dialektis.id – Pontianak, (31/03/2026). Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi dan Refleksi: Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan melalui Implementasi HAM” di Harris Hotel Pontianak. Forum ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat arah pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga negara dan independen, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan mahasiswa dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam merumuskan langkah konkret guna memastikan implementasi HAM berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa pendekatan pembangunan berbasis HAM harus terus diperkuat dengan menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan. Menurutnya, kondisi sosial, geografis, dan kultural Kalimantan Barat yang beragam menuntut kebijakan yang inklusif serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Dalam pemaparan materi, Dr. Purwanto mengungkap sejumlah tantangan HAM yang masih dihadapi, mulai dari konflik sosial, perlindungan masyarakat adat, keterbatasan akses pendidikan di wilayah pedalaman, hingga layanan kesehatan di daerah perbatasan dan persoalan lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan.
Sementara itu, perwakilan Bapperida Kalimantan Barat, Irwan Lahnisafitra, memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan tren positif, meski masih dihadapkan pada tantangan pemerataan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah program Desa SAKTI yang berfokus pada penghapusan angka anak tidak sekolah melalui pendekatan terpadu dan kolaboratif lintas sektor.
Diskusi yang berlangsung juga mengemuka berbagai isu strategis, seperti ketimpangan penguasaan lahan, keterbatasan lapangan kerja layak, serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Melalui forum ini, Komnas HAM menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan berkeadilan, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berpihak pada masyarakat.
