dialektis.id – Pontianak. Ancaman kejahatan siber terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat menjadi sorotan utama dalam kegiatan Diskusi Multistakeholder Cyber Talk yang digelar PPSW Borneo bersama berbagai pemangku kepentingan di Ruang Asoka Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (21/5/2026). Kegiatan yang dihadiri 43 peserta tersebut melibatkan unsur pemerintah, kepolisian, OJK, akademisi, organisasi masyarakat sipil, relawan literasi digital, hingga pelaku UMKM. Forum ini menjadi ruang bersama untuk membahas tantangan keamanan digital yang semakin mengancam keberlangsungan usaha masyarakat di era transformasi digital.
Direktur PPSW Borneo, Eva Monica Bata, menegaskan bahwa perkembangan digitalisasi yang membantu pertumbuhan UMKM juga menghadirkan ancaman serius berupa pencurian data pribadi, penipuan online, hingga kejahatan siber lainnya. Ia menyampaikan bahwa PPSW Borneo bersama mitra keamanan digital telah menjangkau sekitar 7.000 penerima manfaat di Kalimantan Barat yang tersebar di Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, dan Singkawang. Menurutnya, keamanan digital tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Eva juga menekankan bahwa edukasi dan peningkatan kesadaran digital masyarakat harus bergerak lebih cepat dibanding perkembangan teknologi itu sendiri.
Perwakilan The Asia Foundation, Jojor Sri Rezeki, menyampaikan bahwa keamanan digital kini bukan sekadar isu teknologi melainkan berkaitan langsung dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat khususnya UMKM. Ia menjelaskan bahwa pelaku UMKM saat ini sangat bergantung pada media sosial, marketplace, dan pembayaran digital dalam menjalankan usaha mereka. Namun di saat yang sama, ancaman seperti hacking akun, phishing, manipulasi sosial, hingga penipuan daring semakin meningkat dan berdampak pada kepercayaan serta keberlangsungan usaha. The Asia Foundation bersama mitra seperti ICT Watch, MEBP, dan MRUF berharap forum tersebut mampu melahirkan langkah konkret serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam perlindungan digital masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kabid P3M Bapperida, Irwan Lahnisafira ST MT, menyambut positif pelaksanaan diskusi tersebut sebagai langkah strategis mendukung pembangunan ekonomi daerah berbasis digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2025 mencapai sekitar 5,39 persen dan didukung lebih dari 1,2 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Menurutnya, digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas dan memperluas pasar hingga tingkat nasional maupun global. Namun, peningkatan aktivitas digital juga diiringi ancaman serius seperti penipuan digital, pencurian data, dan penyalahgunaan transaksi elektronik sehingga penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan mendesak.
Diskusi yang dimoderatori oleh Devira dari ICT Watch menghadirkan berbagai pengalaman nyata korban penipuan digital dari kalangan UMKM. Salah satunya Mukhlisin, pelaku usaha gorden dan seprai, yang mengaku mengalami penipuan transaksi online hingga kehilangan uang, waktu, dan tenaga setelah diblokir oleh pelaku usai melakukan pembayaran. Pelaku UMKM lainnya, Diah Rahmawatihardi, mengaku menjadi korban phishing berkedok petugas pajak setelah menekan tautan palsu yang dikirim melalui WhatsApp.
Sementara Wendy, pengusaha minyak kelapa VCO, mengalami penyalahgunaan akun WhatsApp akibat memberikan kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal hingga berujung pada penyalahgunaan identitas dan pinjaman uang atas namanya.
Menanggapi berbagai kasus tersebut, perwakilan Siber Polda Kalimantan Barat, Edi Krispono, menjelaskan bahwa kejahatan digital saat ini berkembang sangat cepat dan memanfaatkan kelemahan literasi masyarakat. Ia menyebut para pelaku umumnya menggunakan teknik manipulasi komunikasi untuk mendapatkan akses terhadap data pribadi dan rekening korban.
Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa kode OTP sama pentingnya seperti kunci rumah sehingga tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Polda Kalbar mencatat lebih dari 50 ribu kasus pada 2025 dengan tingkat penanganan mencapai sekitar 70 persen, meski masih terdapat berbagai kendala dalam proses pemblokiran rekening dan penelusuran pelaku lintas daerah.
Sementara itu, pihak OJK menjelaskan bahwa saat ini telah dibentuk SATGAS PASTI dan Indonesia Anti Scam Center (IASC) untuk mempercepat penanganan penipuan sektor keuangan. OJK menyebut proses identifikasi dan pemblokiran rekening sebenarnya dapat dilakukan dengan cepat apabila data dan laporan korban lengkap. Namun, tingginya kasus penipuan digital serta rendahnya tingkat literasi masyarakat masih menjadi tantangan utama. Dalam forum tersebut, Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat juga mengungkapkan bahwa ancaman deepfake, phishing, hingga kebocoran data pribadi kini semakin masif dan perlu diantisipasi bersama melalui edukasi keamanan digital yang berkelanjutan.
Di akhir kegiatan, seluruh stakeholder yang hadir menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam perlindungan UMKM dari ancaman siber melalui edukasi, literasi digital, kampanye bersama, hingga penguatan layanan pendampingan masyarakat. PPSW Borneo menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, tetapi menjadi langkah awal membangun ekosistem digital yang aman dan inklusif di Kalimantan Barat. Eva Monica Bata berharap komitmen lintas sektor yang telah dibangun dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata agar masyarakat, khususnya perempuan dan pelaku UMKM, semakin terlindungi dalam menghadapi era ekonomi digital yang terus berkembang. Kegiatan kemudian ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak yang hadir dan sesi foto bersama.
