dialektis.id – Pontianak. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat menyoroti sejumlah temuan krusial dalam pelaksanaan program gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Kalbar. Sorotan ini mengemuka dalam audiensi resmi yang digelar pada Rabu (29/4/2026) di Pontianak.
Audiensi tersebut menjadi forum penting untuk mengungkap hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Komnas HAM, khususnya terkait potensi pelanggaran hak dasar masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan hak atas kesehatan dan pangan yang aman bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan.
Dalam paparannya, tim Komnas HAM mengungkap bahwa sejumlah kendala teknis masih ditemukan di lapangan. Mulai dari ketidakstabilan listrik yang berdampak pada penyimpanan bahan pangan, hingga belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan limbah di dapur penyedia makanan.
Selain itu, persoalan distribusi dan ketersediaan bahan baku juga menjadi perhatian serius. Di beberapa wilayah, ketersediaan bahan pangan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, yang berimbas pada keterbatasan variasi menu dan kualitas gizi yang belum sepenuhnya memenuhi standar.
“Temuan kami menunjukkan adanya potensi risiko terhadap keamanan pangan jika tidak segera dilakukan pembenahan, terutama pada aspek infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia,” tegas perwakilan Komnas HAM Kalbar dalam forum audiensi tersebut.
Kepala Komnas HAM Provinsi Kalbar, Nelly Yusnita, menegaskan bahwa program gizi harus dilihat tidak hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia. “Kami menekankan bahwa setiap program yang menyasar masyarakat, terlebih anak-anak, wajib menjamin keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan. Jika aspek tersebut belum terpenuhi secara optimal, maka perlu ada perbaikan serius dan terukur,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong agar satuan tugas (satgas) terkait dapat mengambil peran yang lebih aktif dan responsif dalam melakukan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Penguatan pengawasan ini diharapkan dilakukan secara masif di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat agar pelaksanaan program berjalan merata dan sesuai standar.
Keterlibatan satgas secara berkala dan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan aspek keamanan, kualitas, dan pemenuhan hak masyarakat tetap terjaga. Dengan pengawasan yang terstruktur, potensi risiko dapat diidentifikasi sejak dini dan segera ditindaklanjuti, “imbuh Nelly.
Dari sisi BGN, Koordinator Regional, Agus, menyampaikan bahwa pihaknya mengakui adanya sejumlah tantangan dalam implementasi program di daerah. Namun demikian, BGN berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara bertahap.
“Kami menerima seluruh masukan sebagai bahan evaluasi. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur memang menjadi tantangan, tetapi kami terus berupaya memastikan program ini tetap berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Agus.
Audiensi ini juga menegaskan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam setiap kebijakan publik. Komnas HAM menilai bahwa pemenuhan hak atas kesehatan, pangan, dan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pemerintah.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Komnas HAM dan BGN dalam memastikan program gizi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia secara substantif di Kalimantan Barat.
