Belakangan ini saya mengikuti berbagai pemberitaan dari media, mendengarkan pernyataan para pejabat eksekutif maupun legislatif, hingga membaca beragam narasi yang beredar di ruang publik. Dari semua itu, ada satu hal yang terus mengusik pikiran saya: betapa mudahnya masyarakat desa, terutama anak-anak desa, dijadikan alasan untuk membenarkan berbagai program dan kebijakan yang sesungguhnya belum tentu menjawab persoalan mereka.
Hampir selalu narasi yang dibangun serupa: demi masyarakat desa, demi mereka yang tertinggal, demi mereka yang terpinggirkan. Kalimat-kalimat itu terdengar mulia. Namun, tidak jarang justru digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang lahir tanpa benar-benar memahami kehidupan masyarakat desa.
Saya tidak sedang berbicara berdasarkan asumsi. Hampir satu dekade hidup saya dihabiskan di desa. Saya mengenal bagaimana rasanya melewati jalan yang rusak, kehilangan sinyal komunikasi, menempuh perjalanan panjang untuk mendapatkan layanan kesehatan, hingga hidup dengan berbagai keterbatasan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh mereka yang merancang kebijakan dari balik meja.
Namun, dari semua keterbatasan itu, ada satu hal yang tidak pernah saya lihat: orang tua yang menyerah memperjuangkan kehidupan keluarganya.
Mereka bekerja. Mereka bertani, berkebun, beternak, menjadi buruh, atau mencari pekerjaan apa pun yang bisa dilakukan. Jika tidak memiliki lahan, mereka membantu menggarap lahan milik orang lain. Jika hasil panen tidak mencukupi, masih ada keluarga, tetangga, dan budaya gotong royong yang menjadi penyangga kehidupan. Solidaritas sosial di desa sering kali jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan banyak orang.
Bukan berarti kemiskinan tidak ada. Kemiskinan adalah kenyataan yang tidak boleh dipungkiri. Namun, menggambarkan masyarakat desa sebagai kelompok yang hanya menunggu belas kasihan negara merupakan penyederhanaan yang tidak adil terhadap realitas yang mereka hadapi.
Ironisnya, banyak program yang mengatasnamakan masyarakat desa justru gagal menyentuh akar persoalan. Bantuan sering kali tidak tepat sasaran, pelaksanaannya lebih sibuk mengejar target administrasi, sementara kebutuhan yang benar-benar mendasar tetap tertinggal.
Padahal, yang selama ini dibutuhkan masyarakat desa sebenarnya sederhana, tetapi sering diabaikan: jalan yang layak, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, sekolah yang berkualitas, jaringan internet yang stabil, harga hasil pertanian yang adil, akses terhadap pasar, serta kebijakan yang berpihak kepada mereka yang setiap hari menggantungkan hidup dari kerja kerasnya sendiri.
Masalah terbesar desa bukanlah kurangnya etos kerja. Masyarakat desa telah lama membuktikan bahwa mereka mampu bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Persoalan terbesar justru terletak pada terbatasnya akses, kesempatan, dan keberpihakan kebijakan. Ketika akses terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, dan pasar tidak merata, maka ketimpangan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Sayangnya, masih terlalu banyak kebijakan yang lahir tanpa mendengar suara masyarakat desa. Desa lebih sering dijadikan objek pembangunan daripada subjek yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hadir dalam pidato, proposal, dan laporan, tetapi belum tentu hadir dalam ruang-ruang tempat kebijakan itu dirumuskan.
Sudah saatnya berhenti menjadikan masyarakat desa sebagai sekadar simbol untuk membangun citra politik atau membenarkan program-program yang belum tentu mereka butuhkan. Yang mereka perlukan bukan sekadar bantuan yang datang sesaat, melainkan kebijakan yang adil, akses yang setara, kesempatan untuk berkembang, dan penghormatan terhadap martabat mereka sebagai warga negara.
Karena pada akhirnya, masyarakat desa tidak meminta untuk terus dikasihani. Mereka hanya ingin didengar, diberi kesempatan yang sama, dan diperlakukan secara adil. Dan itu adalah tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar meluncurkan program atas nama mereka.
Penulis: Pemuda antar lintas sub-Budaya
