MEMPAWAH – Gemawan menggelar Dialog Multipihak Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Mempawah pada Kamis (4/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mempawah ini menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah daerah, masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan arah pembangunan yang inklusif, berkeadilan gender, dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim.
Dialog tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait, di antaranya BAPPERIDA Kabupaten Mempawah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, UPT KPH Wilayah Mempawah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sadaniang, JARING PEDAS Mempawah, Serikat Perempuan Kabupaten Mempawah (SPKM), pegiat Gemawan di tingkat desa, serta perwakilan kelompok tani dan kelompok masyarakat dampingan Gemawan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan ekologis secara bersamaan. Selain itu, dialog juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa perspektif gender dan kebutuhan kelompok rentan mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Koordinator Gemawan Wilayah Mempawah, Lani Ardiansyah, yang akrab disapa Ucup, mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan di tingkat akar rumput.
“Melalui kegiatan ini kami ingin menghadirkan ruang dialog yang melibatkan berbagai pihak, baik OPD terkait maupun kelompok masyarakat dampingan Gemawan, sehingga program yang dijalankan dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ucup, tantangan perubahan iklim yang semakin nyata telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama kelompok perempuan dan petani yang bergantung pada sumber daya alam. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu dirancang secara lebih adaptif dan responsif agar mampu memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.
Dukungan terhadap inisiatif tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Mempawah, Kurdiah. Ia mengapresiasi peran Gemawan dalam mendampingi kelompok masyarakat dan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah saat ini mencapai 8,24 persen, dengan sektor pengolahan produk memberikan kontribusi sekitar 25 persen terhadap capaian tersebut. Karena itu, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, khususnya perempuan dan petani, dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Saya berharap kegiatan pendampingan Gemawan nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mempawah,” katanya.
Selain membahas aspek ekonomi, dialog ini juga menekankan pentingnya peningkatan akses, peran, dan kepemimpinan perempuan dalam pembangunan daerah. Perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, penguatan ekonomi keluarga, hingga upaya adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat komunitas.
Dewan Pengurus Gemawan, Hermawansyah, menjelaskan bahwa sinkronisasi kebijakan pembangunan responsif gender merupakan langkah awal untuk mendorong lahirnya kelompok-kelompok Perempuan KUAT di Kabupaten Mempawah.
“Sinkronisasi kebijakan pembangunan berbasis responsif gender ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan perempuan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa konsep Perempuan KUAT yang dikembangkan Gemawan merupakan upaya membangun kapasitas perempuan secara menyeluruh, mulai dari kepemimpinan, pengembangan usaha ekonomi, pengelolaan agroforestri, hingga pemanfaatan teknologi sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan kemandirian.
“Harapan kami melalui pelaksanaan sinkronisasi pembangunan berbasis gender ini adalah lahirnya kelompok Perempuan KUAT, yaitu perempuan yang kuat dalam kepemimpinan, usaha, agroforestri, dan teknologi,” terangnya.
Dalam implementasinya, Gemawan mengadopsi pendekatan 3R, yaitu Recognition (Rekognisi), Representation (Representasi), dan Redistribution (Redistribusi). Pendekatan ini bertujuan memastikan pengakuan terhadap peran perempuan, memperluas keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil dan setara.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mempawah, Nuni. Ia menilai bahwa penguatan kapasitas perempuan harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi.
“Saya sangat mendukung kegiatan pembangunan responsif gender dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan Gemawan di Kabupaten Mempawah,” ujarnya.
Melalui dialog multipihak ini, bisa terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, dan masyarakat untuk mengintegrasikan perspektif gender serta adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
