Mempawah – Perempuan memiliki peran strategis dalam pengelolaan lahan dan hutan, kegiatan pertanian, pemenuhan pangan keluarga, hingga pelestarian lingkungan. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengakuan, akses, dan kesempatan yang setara dalam proses pengambilan keputusan, terutama terkait tata kelola sumber daya alam.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Perkumpulan Gemawan menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan dan Advokasi Perempuan Akar Rumput: Memperkuat Kepemimpinan Kolektif Perempuan dalam Tata Kelola Lahan, Hutan, dan Iklim di Aula Kantor Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, pada 10–11 November 2026.
Kegiatan ini melibatkan 20 perempuan dari 10 desa, yakni Desa Sekabuk, Bumbun, Amawang, Sungai Bakau Kecil, Sungai Bakau Kecil Darat, Galang, Purun Besar, Antibar, Sejegi, dan Rasau. Pelatihan ini dirancang sebagai ruang belajar bersama untuk memperkuat pemahaman perempuan mengenai ketimpangan gender, relasi kuasa, serta hak dan kepentingan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.
Penguatan kapasitas perempuan tidak cukup hanya dilakukan melalui peningkatan keterampilan individu. Lebih dari itu, diperlukan penguatan organisasi, solidaritas, dan kepemimpinan kolektif agar perempuan memiliki posisi tawar dalam memengaruhi kebijakan dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa maupun kabupaten.
Pada hari pertama, pembelajaran difokuskan pada penguatan perspektif gender, kepemimpinan perempuan, dan organisasi kelompok. Arniyanti, pegiat Gemawan, mengajak peserta membaca realitas kehidupan perempuan akar rumput, khususnya pengalaman mereka dalam mengelola lahan, hutan, dan sumber penghidupan.
Dalam pembahasan tersebut, peserta diajak mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, mulai dari keterbatasan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam hingga ketimpangan keterlibatan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas, dan pemerintahan desa.
Selanjutnya, Ridho, pegiat Gemawan, menyampaikan materi mengenai perspektif gender dan kepemimpinan kolektif. Ia menjelaskan bahwa pemahaman gender menjadi dasar untuk mengenali perbedaan antara kodrat dan konstruksi sosial, sekaligus memahami bagaimana pembagian peran dan relasi kuasa dapat menciptakan ketimpangan dalam kehidupan perempuan.
“Kepemimpinan tidak semata-mata dimaknai sebagai kemampuan individu untuk memimpin, tetapi juga kemampuan membangun kekuatan bersama melalui partisipasi, solidaritas, pembagian peran, dan tanggung jawab dalam kelompok. Organisasi menjadi wadah penting untuk menyatukan kepentingan, membangun solidaritas lintas kelompok, serta memperkuat posisi tawar perempuan dalam tata kelola sumber daya alam,” jelas Ridho.
Melalui pemetaan kekuatan dan tantangan, peserta juga didorong untuk mengenali potensi kelompok, mengidentifikasi persoalan yang dihadapi di wilayah masing-masing, serta menyusun kepentingan bersama sebagai dasar membangun gerakan perempuan.
Memasuki hari kedua, pembelajaran diarahkan pada strategi advokasi dan aksi kolektif. Lani Ardiansyah, pegiat Gemawan, memaparkan advokasi sebagai upaya mendorong perubahan terhadap kebijakan maupun kondisi yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, persoalan yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari perlu dihubungkan dengan kebijakan publik dan struktur pengambilan keputusan yang lebih luas.
Peserta kemudian diperkenalkan dengan analisis kebijakan dan pemetaan aktor untuk mengenali pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun pengaruh, termasuk sekutu potensial dan ruang partisipasi yang dapat dimanfaatkan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.
“Perempuan perlu memahami siapa saja aktor yang memiliki pengaruh terhadap persoalan yang mereka hadapi, bagaimana kebijakan bekerja, serta ruang apa yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan tuntutan. Karena itu, kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penyusunan tuntutan advokasi juga perlu diperkuat melalui pembahasan strategi dan simulasi advokasi,” ujar Lani.
Dalam praktiknya, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), musyawarah desa, dan berbagai ruang pengambilan kebijakan lainnya dapat menjadi saluran bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi serta mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan mereka.
Pelatihan ini turut mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan akar rumput, seperti terbatasnya akses dan kontrol terhadap lahan serta sumber daya produktif, minimnya pengakuan terhadap peran perempuan sebagai pengelola sumber daya alam, dan lemahnya posisi tawar kelompok perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun jejaring dan agenda advokasi bersama agar perjuangan perempuan tidak berjalan secara terpisah.
Sebagai tindak lanjut, peserta didorong membentuk kelompok diskusi kecil untuk melakukan pemetaan persoalan di wilayah masing-masing, memperkuat organisasi dan pembagian peran, serta menyusun agenda advokasi berdasarkan kebutuhan komunitas. Konsolidasi lintas desa juga menjadi langkah penting untuk membangun solidaritas dan memperkuat gerakan kolektif perempuan.
Melalui pelatihan ini, Gemawan berharap perempuan akar rumput tidak hanya memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai keadilan gender dan hak atas sumber daya alam, tetapi juga mampu mengorganisasi diri, mengidentifikasi persoalan prioritas, serta merumuskan dan menjalankan strategi advokasi secara kolektif. Dengan demikian, kelompok perempuan diharapkan dapat membangun jejaring dan platform bersama untuk memperjuangkan tata kelola lahan, hutan, dan iklim yang lebih adil gender dan berkelanjutan.
“Perempuan tidak cukup hanya diberi ruang untuk berpartisipasi, tetapi juga perlu memiliki kapasitas, organisasi, dan kekuatan kolektif agar dapat memengaruhi keputusan serta memperjuangkan hak-haknya di tingkat desa maupun kabupaten. Penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola lahan, hutan, dan iklim yang adil gender dan berkelanjutan,” tutup Lani.
